
POJOKSATU.id, JAKARTA – Hari ini ribuan aktivis
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) geruduk Istana negara. Kader IMM
dari DKI, Jawa Barat dan Banten, akan melakukan aksi unjuk rasa selama
dua hari, 19-20 Mei di kantor Jokowi.
Aksi itu dilakukan sebagai wujud kekecewaan IMM terhadap
pemerintahan Jokowi-JK yang mereka nilai terlalu banyak janji, tapi minus aksi. Janji untuk mewujudkan berdikari, ternyata kebijakan ekonomi yang dicetuskan tak jauh-jauh dari ekonomi liberal.
pemerintahan Jokowi-JK yang mereka nilai terlalu banyak janji, tapi minus aksi. Janji untuk mewujudkan berdikari, ternyata kebijakan ekonomi yang dicetuskan tak jauh-jauh dari ekonomi liberal.
“Nyatanya, bukan berdikari yang ingin diwujudkan, malah membuka jalan
tol bagi kaum neo-imperialis bebas menjarah bangsa Indonesia,” tegas
Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Taufan Putra Revolusi,
Senin (18/5).
Contohnya, mencabut subsidi BBM yang merupakan kebijakan neolib,
liberalisasi migas sampai di sektor hilir dan menciptakan rakyat miskin
baru. Demikian pula dengan kebijakan memperpanjang izin ekspor
konsentrat Freeport dan Newmont yang melanggar UU Minerba.
“Pidato Presiden di Konferensi Asia-Afrika April lalu, sekedar
pepesan kosong. Bermimpi ingin mewujudkan reformasi struktur keuangan
global yang selama ini didominasi oleh IMF, Worldbank, dan ADB, tapi
ternyata sudah berencana berutang lagi kepada World Bank dan ADB,”
tegasnya lagi, seraya menyimpulkan Pemerintahan saat adalah rezim neolib
dengan cover merakyat.
Taufan juga menyindir partai-partai penyokong yang menurutnya ‘cuci tangan’, berpura-pura mengkritik kebijakan pemerintah.
“Semua orang tahu kok partai apa di belakang Presiden hari ini. Masa
tak mampu memberikan saran yang konstruktif sehingga kebijakan yang
dikeluarkan lebih kepada kepentingan rakyat. Malah cuci tangan dan
bilang ada penumpang gelap. Sungguh memalukan melihat pemerintahan hari
ini,” sindir Taufan.
Karena itu, dia menegaskan, seluruh kader IMM diinstruksikan untuk turun kejalan menghentikan rezim penindas rakyat.
“Ya kami telah menginstruksikan kepada kader IMM se-Indonesia untuk
turun kejalan menghentikan rezim penindas rakyat. Namun tak sekedar itu,
IMM juga memberikan solusi perbaikan sistem, terutama sistem ekonomi.
Yaitu ekonomi berdikari, dan menuntut untuk merevisi UU yang berbau
liberal. Kiblat Bangsa ini harus diluruskan,” ungkap Taufan.
Ribuan kader IMM dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat memfokuskan aksi di Jakarta pada tanggal 19-20 Mei di Istana Negara.
Meski begitu, dia menambahkan, dalam aksi yang akan digelar tersebut,
mereka juga akan menyampaikan kritik keras terhadap Koalisi Merah Putih
(KMP) yang tak menjalankan fungsi kontrol dengan baik.
“Tapi malah saling sikut-sikutan demi kekuasaan,” tandasnya.
Selain isu kebangsaan, mereka juga mengangkat isu kriminalisasi
terhadap kader IMM di Klaten Jawa Tengah. Kader IMM harus berhadapan
dengan hukum karena mengkritik seorang dosen. (rmol/zul/one)
No comments:
Post a Comment